Tekanan Presiden Trump pada Hamas untuk Menerima Rencana Perdamaian Gaza
Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, memberikan tekanan besar kepada kelompok Hamas agar segera menerima rencana perdamaian yang diajukannya. Dalam konferensi pers bersama dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Washington, Trump menetapkan tenggat waktu selama tiga hingga empat hari bagi Hamas untuk mengambil keputusan. Jika tidak menerima rencana tersebut, ia mengancam akan menghadapi konsekuensi serius.
Rencana ini bertujuan untuk mengakhiri konflik yang berlangsung selama dua tahun di wilayah Gaza. Menurut laporan dari rumah sakit setempat, sedikitnya 31 warga Palestina dilaporkan tewas di Gaza pada Selasa (30/9/2025). Trump menyampaikan bahwa pihaknya hanya membutuhkan satu tanda tangan dari Hamas untuk menyelesaikan masalah. Ia menegaskan bahwa jika Hamas menolak atau melanggar kesepakatan di kemudian hari, dirinya akan sepenuhnya mendukung Israel untuk melanjutkan perang.
Netanyahu juga menegaskan bahwa Israel akan “menyelesaikan pekerjaan” sendiri bila Hamas menolak rencana tersebut. Hal ini menunjukkan tekad kuat dari pihak Israel dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negaranya.
Isi Rencana Perdamaian yang Diajukan
Rencana perdamaian terdiri dari 20 poin utama yang sebagian besar mengakomodasi tuntutan utama Israel. Salah satu poin utama adalah kewajiban Hamas untuk melucuti senjata, dilarang berperan dalam politik Gaza, serta harus membebaskan 48 sandera Israel dalam waktu 72 jam setelah gencatan senjata berlaku.
Sebagai balasan, pasukan Israel akan secara bertahap mundur ke zona penyangga di perbatasan dan meningkatkan bantuan kemanusiaan bagi 2,3 juta penduduk Gaza. Setelah perang, Gaza akan dikelola oleh otoritas transisi teknokrat non-partisan, yang dipimpin langsung oleh Trump. Struktur ini juga didukung oleh kehadiran pasukan keamanan internasional, mungkin berasal dari negara-negara Arab atau Muslim, untuk menjaga ketertiban dan melatih polisi Palestina.
Meski begitu, Israel tetap menegaskan bahwa militer mereka akan bertahan di sebagian besar wilayah Gaza. Netanyahu dalam pernyataan terpisah menolak gagasan pembentukan negara Palestina dan menyebut bahwa seluruh sandera akan dipulangkan, sementara militer Israel tetap bercokol di wilayah tersebut.
Respons dari Hamas dan Komunitas Internasional
Hamas hingga saat ini belum memberikan jawaban resmi. Seorang sumber menyebut bahwa kelompok tersebut masih dalam proses konsultasi internal maupun dengan faksi sekutu. Proses ini diperkirakan memakan waktu beberapa hari karena kompleksitas komunikasi.
Selain itu, rencana ini juga mengharuskan Israel membebaskan hampir 2.000 tahanan Palestina, termasuk narapidana dengan hukuman seumur hidup. Beberapa negara seperti Turki, Mesir, dan Qatar mendukung rencana tersebut dan berupaya menekan Hamas. Otoritas Palestina menyambut baik upaya tulus dan serius Trump, meski sejumlah faksi pro-Hamas menilai rencana itu berat sebelah dan menetapkan syarat mustahil.
Kelompok Jihad Islam bahkan menyebut proposal ini sebagai cara Israel memaksakan apa yang gagal dicapai lewat perang. Di Israel, rencana ini disambut positif meski menuai perbedaan pandangan. Politisi garis keras mengancam akan keluar dari koalisi jika Netanyahu menghentikan serangan tanpa mencapai kemenangan total.
Menteri Keuangan Bezalel Smotrich menyebut rencana tersebut sebagai kegagalan diplomatik besar yang akan berakhir buruk. Namun, dukungan internasional datang dari sejumlah pemimpin dunia. Kanselir Jerman Friedrich Merz menyebut rencana Trump sebagai peluang terbaik mengakhiri perang. Presiden Prancis Emmanuel Macron memuji komitmen AS, sementara Rusia juga menyatakan dukungan.
Selain itu, Pakistan, Yordania, Uni Emirat Arab, Indonesia, Turki, Arab Saudi, Qatar, dan Mesir mengeluarkan pernyataan bersama mendukung proposal tersebut serta menyatakan siap bekerja sama secara konstruktif demi tercapainya perdamaian.