Publica.id — Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus menekankan bahwa penanggulangan tuberkulosis (TBC) membutuhkan sinergi dari seluruh pihak. Hal ini dikarenakan dampak TBC tidak hanya terbatas pada aspek kesehatan, tetapi juga berpengaruh signifikan terhadap produktivitas penderita serta kondisi sosial ekonomi keluarga.

Penegasan ini disampaikan Wiyagus saat melakukan kunjungan kerja untuk mempercepat penanggulangan TBC bersama Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Benjamin Paulus Octavianus di Pendopo Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, pada Kamis (12/11).

Wiyagus menjelaskan bahwa pengobatan TBC umumnya memakan waktu sekitar tiga hingga enam bulan. Selama periode tersebut, penderita yang berada dalam usia produktif mungkin mengalami keterbatasan dalam bekerja. Selain itu, dukungan dari keluarga untuk pendampingan juga sangat krusial. Oleh karena itu, upaya penanggulangan TBC memerlukan dukungan yang lebih luas, tidak hanya terbatas pada pelayanan medis.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah berinisiatif menggandeng berbagai kementerian lain untuk memberikan dukungan kepada penderita TBC. Dukungan ini mencakup renovasi rumah yang memiliki sanitasi dan ventilasi kurang baik, serta pemenuhan gizi bersama Kementerian Sosial.

“Ekosistem yang terdampak oleh pengobatan TB ini tidak hanya masalah kesehatan,” tegas Wiyagus dalam keterangannya pada Jumat (13/11/2026).

Kondisi ini, menurut Wiyagus, menunjukkan bahwa penanggulangan TBC membutuhkan keterlibatan aktif dari berbagai tingkatan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah (Pemda), hingga para kader kesehatan dan kader TBC. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), sebagai pembina umum penyelenggaraan pemerintahan daerah, memberikan dukungan penuh kepada Kemenkes yang bertindak sebagai pembina teknis dalam program ini.

Wiyagus menambahkan bahwa pemenuhan pelayanan kesehatan merupakan amanat konstitusi yang wajib dijalankan oleh pemerintah. “Ini kan bagian dari pengejawantahan konstitusi kita, Pasal 28H [UUD 1945], bahwa setiap orang berhak atas pelayanan kesehatan yang layak,” ujarnya.

Oleh karena itu, Kemendagri terus memastikan bahwa Pemda menjalankan tanggung jawabnya dalam urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan terkait dengan pelayanan dasar, termasuk di bidang kesehatan. Pelaksanaan tanggung jawab ini terlihat dari kinerja perangkat daerah, mulai dari dinas kesehatan, puskesmas, hingga posyandu.

“Kemendagri hanya ingin meyakinkan bahwa Pemkab Majalengka itu sudah benar-benar menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, khususnya urusan pemerintahan yang sifatnya wajib dan terkait dengan pelayanan dasar, yaitu bidang kesehatan,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Wiyagus mengapresiasi upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majalengka di bawah kepemimpinan Bupati Eman Suherman dalam memperkuat penanggulangan TBC. Salah satu terobosan yang diapresiasi adalah integrasi program penanggulangan TBC ke dalam dokumen perencanaan daerah, mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), hingga rencana strategis organisasi perangkat daerah (Renstra OPD). Dukungan anggaran untuk program ini juga telah dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Selain itu, Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TP2TB) di Majalengka telah terbentuk secara lengkap. Wiyagus mendorong Pemkab Majalengka untuk memperkuat pelaporan capaian penanggulangan TBC kepada Kemendagri, termasuk penyampaian rencana aksi daerah (RAD). Hal ini penting agar berbagai upaya yang telah dilakukan dapat dipantau dan dievaluasi di tingkat pusat.

Wiyagus menilai capaian Majalengka mencerminkan pentingnya koordinasi dan kolaborasi dalam penanggulangan TBC. Ia mengajak seluruh pihak untuk terus memperkuat kerja sama agar program ini dapat berjalan secara optimal. “Program TB ini tidak terlalu sulit kalau kita bersatu padu dan terkoordinasi, tersinergi, dan terkolaborasi,” pungkasnya.