Publica.id — Jakarta – Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat atau yang akrab disapa Rerie, menegaskan bahwa penguatan peran sekolah swasta merupakan pilar penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan sekadar pelengkap. Pernyataan ini muncul sebagai respons terhadap pandangan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI (Wamendikdasmen) Atip Latipulhayat yang menyamakan sekolah negeri dan swasta sebagai ‘dua sayap’ pendidikan nasional yang tak terpisahkan.

Rerie menyoroti data yang menunjukkan sekolah swasta masih menjadi penopang akses pendidikan bagi jutaan anak Indonesia. Ia mengingatkan bahwa kebijakan yang cenderung memarginalkan sekolah swasta dapat berujung pada kegagalan agenda pemerataan pendidikan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik RI (BPS) periode 2024/2025, terdapat 7.562 SMA swasta, yang menyumbang 51,53% dari total SMA di Indonesia. Namun, ironisnya, hanya sekitar 26,21% siswa yang bersekolah di SMA swasta, sementara 73,79% lainnya menempuh pendidikan di SMA negeri.

“Tingginya jumlah sekolah swasta tidak serta-merta diikuti akses yang setara. Faktor ekonomi dan sebaran layanan masih menjadi penghambat. Di sinilah negara harus hadir memastikan ekosistem yang adil, bukan membiarkan swasta berjalan sendiri,” jelas Rerie.

Ia juga menyoroti isu kesejahteraan guru non-Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mayoritas mengabdi di sekolah swasta. Pemerintah pada 2026 mengalokasikan tunjangan profesi guru (TPG) non-ASN sekitar Rp 11,5 triliun untuk 392.870 guru. Besaran tunjangan ini mencapai Rp 2 juta per bulan bagi guru yang belum inpassing, dengan kenaikan insentif dari Rp 300.000 menjadi Rp 400.000 per bulan. Penyaluran tunjangan kini dilakukan langsung ke rekening guru setiap bulan.

“Kualitas pendidikan tidak boleh ditentukan oleh status hukum sekolah, melainkan oleh kualitas layanan dan kesejahteraan pendidiknya. Guru di sekolah swasta adalah aset bangsa yang sama,” tegas Rerie.

Menurutnya, kemitraan strategis antara pemerintah dan penyelenggara pendidikan swasta perlu diwujudkan secara setara, bukan subordinatif. Program Revitalisasi Satuan Pendidikan yang pada 2025 menjangkau 16.167 satuan pendidikan dengan anggaran Rp 16,9 triliun harus dipastikan menyentuh sekolah swasta secara proporsional, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Pemerintah menargetkan perluasan program ini hingga 71.744 satuan pendidikan pada 2026.

“Negara wajib hadir memastikan ekosistem pendidikan yang adil. Swasta adalah mitra strategis dalam mencetak SDM unggul. Penguatan peran mereka adalah investasi langsung bagi masa depan bangsa,” pungkas Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem tersebut.